Bentuk - Bentuk Kebijakan Ekonomi

Beberapa bentuk kebijakan ekonomi dapat dijalankan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang dapat dijalankan oleh pemerintah tersebut dapat dibedakan menjadi 3 bentuk kebijakan, yaitu :

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agrerat dalam perekonomian.

Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Di bidang perpajakan langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dan akan meningkatkan pengeluaran agregat. Seterusnya pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukannya maupun untuk menambah investasi pemerintah.
Dalam masa inflasi atau pada ketika kegiatan ekonomi telah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan kenaikan harga-harga sudah semakin pesat, langkah sebaliknya harus dijalankan, yaitu pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah dikurangi. Langkah ini akan menurunkan pengeluaran agregat dan tekanan inflasi dapat dikurangi.

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah - yang dilaksanakan oleh Bank Sentral (di Indonesia Bank Sentral adalah Bank Indonesia)- untuk mempengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.

Salah satu komponen dari pengeluaran agregat adalah penanaman modal (investasi) oleh perusahaan-perusahaan. Suku bunga yang tinggi akan mengurangi penanaman modal dan apabila suku bunga rendah lebih banyak penawaran modal akan dilakukan. Dengan demikian salah satu cara yang dapat dijalankan pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat adalah dengan mempengaruhi penanaman modal. Apabila pengangguran berlaku dalam perekonomian, pengeluaran agregat perlu ditambah untuk mengurangi pengangguran. Menurunkan suku bunga untuk menggalakkan pertambahan penanaman modal adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan ini dapat dicapai pemerintah dengan menjalankan kebijakan moneter.

Menurut Pandangan Keynes suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang, Bank Sentral dapat mempengaruhi penawaran uang. Melalui alat-alat dalam kebijakan moneter pemerintah dapat menambah penawaran uang. Ceteris paribus, pertambahan ini akan menurunkan suku bunga. Dengan penurunan suku bunga tersebut diharapkan penanaman modal akan bertambah dan ini akan meningkatkan pengeluaran agregat. Sebagai implikasi dari perubahan ini kegiatan ekonomi kegiatan ekonomi akan meningkat dan pengangguran menurun. Dalam masa inflasi langkah sebaliknya perlu dilakukan, yaitu penawaran uang dikurangi untuk menaikkan suku bunga. Diharapkan langkah ini akan menurunkan investasi dan seterusnya pengeluaran agregat akan menurun. Hal ini akan menguraki tekanan inflasi.

Kebijakan Segi Penawaran

Kebijakan Fiskal dan Moneter tersebut dapat dipandang sebagai kebijakan dari segi permintaan. Di samping melalui permintaan, kegiatan perekonomian negara dapat pula dipengaruhi melalui segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik.

Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan (incomes policy), yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan bekerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti itu akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan.

Kebijakan segi penawaran yang lain lebih menekankan kepada :
1. meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja, dan
2. meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan memrpoduksinya.

Untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam :
1. Pajak pendapatan rumah tangga akan dikurangi, terutama pajak pendapatan dari golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi.
2. Pemerintah akan memberi insentif (misalnya berupa pengurangan pajak atau pembebasan pajak) kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi, menggunakan teknologi yang lebih canggih atau menyediakan dana yang besar untuk membuat penyelidikan dan pengembangan untuk memperbaiki mutu barang yang diproduksikan.

Di samping dengan meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dan memberi insentif kepada perusahaan, kebijakan segi penawaran dpat dijalankan dengan cara :
1. Mengembangkan infrastruktur, dan
2. Peningkatan pelayanan pemerintah dalam mengembangkan kegiatan usaha sektor swasta.
Infrastruktur yang lebih baik dan peraturan pemerintah yang kondusif kepada pengembangan sektor swasta sangat penting peranannya dalam mengembangkan kegiatan usaha swasta dan meningkatkan efisiensi kegiatan tersebut.